 |
| Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso |
JAKARTA - DPR akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk membahas situasi keamanan di Provinsi Aceh yang beberapa hari ini terusik peristiwa penembakan terhadap pendatang dari Jawa.
Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso mengatakan, lembaganya akan memanggil Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Panglima TNI Laksmana Agus Suhartono, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman, Menkum HAM Amir Syamsuddin serta perwakilan KPU dan Bawaslu.
Pemanggilan ini bermaksud memastikan keamanan pelaksanaan Pemilukada Aceh 16 Februari mendatang. Meskipun, pemerintah berkali-kali menegaskan teror penembakan tak berkaitan dengan Pemilukada.
“Kita akan segera panggil Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, BIN, KPU, Bawaslu, Menkumham untku rapat di DPR," ujar Priyo kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2012).
“Kita minta kepastian dari pemerintah mengenai kondisi pelaksanaan Pilkada,”imbuhnya.
Lanjut Priyo, pihaknya ingin memastikan Aceh aman. Sebab menurut dia, keamanan Aceh lebih penting dari pelaksanaan Pemilukada semata. (Okezone.com)
Jangan Korbankan Lebih Besar Ketimbang Pilkada Aceh
Ciptakan rasa aman di Aceh sebelum menggelar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. "Ciptakan aman dan nyaman. Jangan pertaruhkan lebih besar karena Pilkada," kata Priyo di Komplek DPR, Jumat (6/1/2012), sebelum menerima laporan tim pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua.
Permintaan Priyo itu menyikapi serangkaian kasus penembakan misterius di Aceh. Lima warga tewas dan delapan lainnya luka berat akibat penembakan di tiga tempat yang berbeda di Aceh.
Priyo mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Polri, Panglima TNI, Kepala Badan Intelejen Negara, Menteri Hukum dan HAM, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan Ketua Bawaslu setelah masa reses untuk membicarakan masalah di Aceh.
"Kita ingin pastikan kondisi pelaksanakan Pilkada aman. Kami ingin dapat jaminan pemerintah karena taruhannya lebih besar dari pada hanya Pilkada. Banyak laporan dari masyarakat yang cemas karena hanya pemilihan Gubernur," kata politisi Partai Golkar itu.
"Saya mohon kepada pemerintah mengedepankan pendekatan hati, jangan kaku. Saya mohon Mendagri, Menkopolhukam menggunakan seluruh kewenangannya agar Pilkada Aceh bisa berjalan relatif tenang dan melibatkan semua pihak termasuk yang kemarin bertikai (GAM)," pungkas Priyo. (Kompas.com)
Pemerintah Diminta Jamin Pilkada Aceh
Rencananya Pilkada Gubernur Aceh akan berlangsung pada 16 Februari 2012 mendatang. “Saya minta jaminan keamanan,” kata Priyo di gedung DPR, Jumat, 6 Januari 2012.
Priyo, yang juga Ketua Tim Pemantau Pemerintahan dan Otonomi Khusus Aceh dan Papua, menyatakan masyarakat dilanda kecemasan dengan adanya serangkaian penembakan di Aceh. Dia sudah menerima masukan dari sejumlah elemen masyarakat.
Meskipun Menkopolhukam menyatakan penembakan tidak terkait Pilkada, Priyo meminta pemerintah menjamin keamanan tetap kondusif. Priyo juga meminta pemerintah tidak memakai pendekatan yang kaku. “Gunakan pendekatan hati,” kata politikus Partai Golkar ini.
Tim Pemantau akan memanggil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan HAM; Kapolri; Panglima TNI; Kepala BIN; KPU; dan Bawaslu; untuk rapat di DPR. Rapat ini bertujuan memastikan keamanan Pilkada. (Tempo.co)
***