JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajaran penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Aceh.
Semua gangguan Kamtibmas di Serambi Mekkah pada akhir-akhir ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang dilangsungkan pada pertengahan Februari mendatang.
"Setelah puluhan tahun (rakyat Aceh) berada dalam keadaan tidak baik. Sekarang, situasi sudah lebih baik setelah melewati proses perdamaian. Jangan sampai situasi di Aceh mundur kembali karena ambisi politik tertentu," kata Presiden ketika membuka Rapat Pimpinan Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/1/2012).
Kepala Negara meminta jajaran pemerintahan, termasuk pimpinan Polri, untuk melakukan komunikasi yang baik dengan rakyat Aceh. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, kinerja Polri saat ini terus mendapatkan sorotan dari publik dan media massa.
Kepala Negara juga mengatakan, saat ini masyarakat dan media massa mengkritik penanganan dan penyelesaian kasus yang kurang transparan. Presiden juga mengemukakan adanya kesalahan teknis di lapangan terkait penanganan kasus sehingga hal ini menunjukkan sikap ketidakprofesionalan beberapa anggota Polri. []
JK: “Presiden Sepaham Semua Harus Dilibatkan”
KUALA LUMPUR, - Sementara itu, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepakat bahwa semua pihak di Aceh harus dilibatkan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Aceh.
Hal itu dikatakan Kalla seusai menghadiri pembukaan konferensi internasional "Global Movement of Moderates" atas undangan PM Malaysia di Kuala Lumpur, Selasa (17/1/2012), seperti dilaporkan wartawan Kompas Prasetyo Eko P.
Sebelum bertolak ke Malaysia, Kalla sempat bertemu Presiden di Jakarta. Menurut Kalla, ia berbicara panjang lebar mengenai Aceh dengan Presiden. "Ya kita sepaham agar semua pihak terlibat (dalam pilkada)," kata Kalla.
Kalla mengatakan, jangan sampai ada pihak yang merasa ditinggalkan. "Ya kita bicara panjang lebar tentang Aceh. Bagaimana sekarang dan masa depannya. Ya seperti itulah. Bahwa yang dimaksud perdamaian, semua pihak terlibat. Baik terlibat dalam perdamaian, maupun terlibat setelah perdamaian, dan terlibat dalam proses demokrasi pemerintahan. Jangan sampai ada yang tidak terlibat," ujarnya.
Menurut Kalla, soal menang atau kalah dalam pilkada itu soal kedua. "Kita hargai bahwa mereka teman-teman Partai Aceh sudah menerima amandemen UU itu, berarti mari kita beri kesempatan dia untuk ikut juga. Menang-kalah soal kedua," tuturnya.
Kalla juga menyatakan, soal penundaan pilkada hanyalah konsekuensi dari dilibatkannya semua pihak. "Ya artinya itu konsekuensi saja. Jadi, jangan lupa penundaan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah semua terlibat. Bahwa ada konsekuensi ditunda, ya itu konsekuensi saja, bukan tujuannya menunda. Tujuannya semua orang terlibat," ungkap Kalla. [kompas]
***