Jelang Pemilukada, situasi keamanan di Aceh tidak kondusif. Jika tak segera ditangani, perdamaian yang sudah menyelimuti 'Serambi Makkah' itu bakal terkoyak kembali.
Sebagai salah satu tokoh nasional yang ikut membidani lahirnya perdamaian Aceh, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ikut merasa terusik akan kondisi keamanan di Aceh, yang belakangan diwarnai aksi penembakan, yang juga sudan menimbulkan beberapa korban jiwa tersebut.
Pria yang akrab disapa JK itu pun menyantroni Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1). Datang melalui pintu depan Istana, Mobil sedan Lexus hitam yang ditumpanginya langsung meluncur ke dalam menuju kantor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kedatangan JK tersebut, diterima langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pukul 12.30 WIB. Dia tampil menghadap Presiden mengenakan batik kuning lengan kuning. Walhasil, wartawan yang meliput tak memperoleh kesempatan untuk bertemu langsung.
Seperti diketahui, JK selama ini dikenal sebagai mediator perdamaian di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Mediasi itu berhasil dan menjadikan Aceh kembali berdaulat ke Negera Republik Indonesia (NKRI) melalui perjanjian di Helsinki.
Pertemuan singkat kurang dari sejam tersebut, dikabarkan membahas tentang pengentasan gangguan keamanan di Aceh yang terjadi sejak Oktober 2011, dan diduga kuat berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh.
Usai pertemuan, JK pun keluar dari Istana melalui pintu depan. Dari informasi yang diterima pewarta Istana, pertemuan mantan atasan dan bawahan ini membicarakan kasus keamanan di Aceh. Sayang, bahkan juru bicara presiden pun enggan berkomentar soal ini.
Beberapa hari terakhir, terjadi kasus penembakan di beberapa lokasi di Aceh, di antaranya Aceh Utara, Banda Aceh, dan Bireuen. Teror ini memakan sejumlah korban jiwa dan luka-luka. Kasus terakhir adalah adanya pelemparan bom molotov di kediaman Misbahul Munir, calon bupati yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh Utara.
Seperti diketahui pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh rencananya akan dilaksanakan pada 16 Februari 2012 nanti. Namun, mengingat suasana yang tak kondusif ini, Menteri Dalam Negeri Gamawam Fauzi telah mengajukan surat gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Aceh menunda pilkada tersebut. [tempo/kompas/okezone/republika]