 |
| Tokoh perdamaian Aceh Jusuf Kalla (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan didampingi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (kanan) dan Pemangku Wali Nanggroe Abdul Malik Mahmud seusai menggelar pertemuan tertutup membahas polemik lambang dan bendera Aceh di Jakarta, Sabtu (13/4). ANTARA |
PERTEMUAN tertutup selama 3 jam Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dengan sejumlah tokoh Perdamaian MoU Helsinki akhirnya disepakati bahwa persoalan bendera tidak akan merusak perdamaian yang selama telah tercipta di Aceh.
Jusuf Kalla yang merupakan tokoh inisiator perjanjian damai RI-GAM di Helsinki, mengeluarkan pernyataan mengenai masalah bendera yang akhir-akhir ini menjadi masalah konflik secara nasional.
"Jangan ada yang berpikir, bahwa apa yang terjadi masalah bendera itu, akan merusak perdamaian,tidak," kata Kalla usai bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu, 13 April 2013.
Kalla menyebutkan, pertemuan tersebut menyepakati bahwa NKRI tetap menjadi bagian dari perjuangan. Bendera yang saat ini dibicarakan hanyalah bendera wilayah yang melambangkan kebanggaan wilayah dan persatuan daerah.
Jusuf Kalla menilai lambang bendera merupakan lambang kecintaan terhadap wilayah.
"Sama seperti bendera DKI, bendera Sulsel, bendera PSSI, bendera HMI. Bagaimana HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) begitu bangga dengan benderanya kemudian bagaimana Jakarta bangga dengan benderanya," ujar Jusuf Kalla.
Kalla juga menambahkan, para eks pejuang GAM yang kini duduk di lembaga pemerintahan maupun DPR Aceh juga tidak pernah menghubungkan bendera bulan-bintang dengan keinginan untuk merdeka alias memisahkan diri.
"Bahwa ini dipakai GAM dulu. Ini kan masalah psikologi yang harus kita jadikan bagian evaluasi," terang JK.
Oleh karena itu, Kalla memahami DPR Aceh butuh waktu hingga 6 bulan untuk mengubah aturan yang telah disahkan. Apalagi anggota DPR Aceh secara aklamasi termasuk sejumlah partai-partai nasional ikut menyetujui Qanun tersebut.
"Jadi apabila perlu dievaluasi, mereka tidak bisa katakan berubah hari ini. Gubernur juga tidak bisa, Wali Nangroe tidak boleh. Apalagi saya," paparnya.
Jusuf Kalla menyatakan, bendera bulan-bintang Aceh yang ada saat ini berbeda dengan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan DI/TII.
"Jadi tidak sama ujungnya," papar JK.
Kalla menilai, GAM menempuh jalan damai, amnesti. GAM sudah berdamai dengan pemerintah.
|
|