Sampai saat ini, Suharto sudah menemui ajalnya. Namun perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini dianggap warisan pemerintahan sang jenderal selama 32 tahun berkuasa, dan masih terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa sampai saat ini.
Hasilnya, angka kemiskinan terus membengkak, kian banyak anak-anak menjadi gelandangan, Korupsi semakin merajalela dan kian mendarah daging. Negeri ini tengah meluncur ke jurang kehancuran. Suharto dinilai adalah dalang dari ini semua.
Dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, Fakta betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Suharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, Namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan.
Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok Jenderal itu diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional, Walau menggelikan begitulah faktanya.
Beberapa waktu lalu, para pendukung Soeharto mendesak agar gelar Pahlawan di berikan untuk sang jenderal. Bahkan mereka mengancam tidak akan menggunakan suara dalam Pemilu 2014 mendatang jika pemberian gelar tersebut tidak segera direalisasikan.
"Bung Karno dan Pak Harto sama-sama orang yang sangat berjasa buat bangsa dan negara ini. Kalau Bung Karno sudah, tapi mengapa Pak Harto tidak," ujar Ketua Yayasan Keluarga Besar Soeharto (KBS) Indonesia, Kiswadi Agus. Ia merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilainya mengabaikan jasa besar para pendahulu itu.
Sementara, Ramadhan Pohan, Wasekjen Partai Demokrat (PD) menilai mantan Presiden RI kedua itu tak pantas diangkat menjadi pahlawan nasional. Kenapa?
"Tidak pantas lah. Luka dan kerusakan negeri ini terlalu parah dari 32 tahun kekuasaannya. Bangsa Indonesia jangan pernah lagi menyentuh era fasis dan otoritarian. Jika dikasih pasti kontroversi," kata Ramadhan. Hal ini disampaikan Ramadhan menanggapi dorongan Partai Golkar agar Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional. Hal ini disampaikan Ramadhan, Kamis (8/11/2012).
Menurutnya, Indonesia sudah menempuh jalur reformasi dan tak mungkin begitu saja melupakan masa lalu yang suram di era otoritarian. "Kalau diberi, Indonesia mundur dan ambigu. Di satu sisi menolak otoritarianisme, di sisi lain lha kok dipahlawani, moral bangsa ini harus jelas," protesnya.
Ia menilai dengan tidak mengadili Soeharto sebenarnya sudah menunjukkan kemuliaan hati pemimpin di era reformasi. "Saya kira Pak Harto dan keluarganya sudah mahfum dan tak merasa perlu diberi gelar pahlawan nasional," tegasnya.
Guru Besar Kebangsaan Pascasarjana Universitas Hauoleo Kendari, Prof Dr La Ode Abdul Rauf, MSc, menilai mantan Presiden RI Soeharto, belum pantas jadi pahlawan nasional. Ini karena di pengujung hayatnya, Soeharto masih terbelit masalah hukum.
"Seseorang warga negara dapat diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional karena dianggap berjasa besar terhadap negara. Hal ini manakala yang bersangkutan sepanjang hayatnya diabdikan kepada negara tanpa masalah," kata Prof La Ode Rauf.
Mantan Presiden Soeharto, kata Rauf, di akhir masa kekuasaannya menjadi presiden, banyak melakukan praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang hingga saat ini masalahnya belum selesai secara hukum. "Kalau negara mau memberikan gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto, tuntaskan dulu masalahnya di pengadilan," jelasnya.
Dalam pandangan Rauf, Soeharto baru pantas diberi gelar pahlawan nasional, jika dalam proses persidangan di pengadilan, yang bersangkutan tidak terbukti seperti apa yang dituduhkan jaksa.
"Kalau tuduhan korupsi terhadap pak Harto tidak terbukti secara hukum, yang bersangkutan sangat pantas diberi gelar pahlawan nasional, karena diakui atau tidak, Pak Harto memiliki jasa besar terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini," jelasnya.
Menurut Rauf, gelar pahlawan nasional hanya boleh diberikan kepada warga negara yang dinilai berjasa terhadap negara, setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Itu artinya, kata dia, biar seseorang berjasa besar terhadap negara, akan tetapi sebelum meninggal dunia melakukan kesalahan yang bisa melukai hati rakyat, yang bersangkutan tidak pantas diberi gelar pahlawan nasional.
Di situlah, ujar Rauf, makna dan arti penting dari pemberian gelar pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan, bukan hanya keluarganya akan tetapi seluruh warga negara.
"Nah, kalau orang bersalah juga diberi gelar itu, lalu apa yang bisa dibanggakan dari gelar itu. Kan mengabdikan diri kepada negara tanpa cacat itu yang menjadi kebanggaan keluarga penerima maupun masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan Partai Golkar justru memandang setelah Soekarno-Hatta dianugerahi pahlawan nasional maka saatnya Presiden SBY menganugerahi Soeharto gelar pahlawan nasional. Saat dikonfirmasi, PKS malah tidak mempermasalahkan Soeharto disematkan gelar pahlawan. Menggelikan!
|
|