KAIRO - Aparat keamanan dan massa antidekrit Presiden Mesir Muhammad Mursi, Minggu (25/11), kembali terlibat bentrok di sekitar Alun-alun Tahrir. Aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa tersebut.
Bentrok antara aparat keamanan dan massa antidekrit terus berlanjut di Jalan Qasr el Aini dan Jalan Muhammad Mahmud dekat Alun-alun Tahrir. Namun, di alun-alun yang diduduki massa antidekrit itu, situasi cukup tenang karena tak ada aparat keamanan atau massa prodekrit yang memasuki alun-alun tersebut.
Kekacauan terbaru di Mesir ini dipicu dekrit Presiden Mursi, Kamis pekan lalu. Dekrit itu memberi Mursi kekuasaan besar yang tak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh lembaga yudikatif negara itu.
Persatuan Hakim Mesir menyerukan semua pengadilan mogok kerja mulai hari Minggu sebagai protes atas dekrit presiden itu. Namun, sebagian besar pengadilan di Mesir, khususnya di Kairo dan Giza, tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa pada hari Minggu.
Hanya pengadilan di kota Alexandria, serta sebagian pengadilan di kota Assiut dan Meniya, yang mematuhi seruan mogok itu. Kongres luar biasa Persatuan Hakim Mesir, Sabtu lalu, juga diwarnai aksi saling pukul antara hakim yang pro dan kontradekrit presiden.
Gerakan Hakim untuk Mesir, yang merupakan asosiasi hakim independen, menyatakan mendukung dekrit presiden dan menolak mogok yang diserukan Persatuan Hakim Mesir. Juru bicara Gerakan Hakim untuk Mesir, Walid Syarabi, menuduh banyak peserta kongres persatuan hakim itu tidak berprofesi sebagai hakim.
Mursi sendiri, kemarin, mengadakan pertemuan kedua dengan para pembantu dan penasihatnya untuk membahas langkah-langkah menghadapi gerakan antidekrit yang meluas.
Mencederai independensi
Sebanyak 20 organisasi hak asasi manusia dan 22 lembaga swadaya masyarakat di Mesir meminta Mursi mencabut dekritnya karena dipandang telah mencederai tradisi independensi lembaga yudikatif di Mesir.
Ketua Partai Dustur Mohamed el Baradei kembali menegaskan, dia menolak dialog dengan Mursi sebelum pencabutan dekrit presiden yang ia sebut sebagai ”dekrit diktator” itu. El Baradei juga memperingatkan, jika kerusuhan terus meningkat, militer bisa terseret untuk mengintervensi.
Pengadilan administrasi negara Mesir, Sabtu lalu, telah menerima 13 gugatan hukum dari berbagai pihak yang menuntut pembatalan dekrit presiden tersebut. Salah satu gugatan itu menyebut Mursi telah menyalahgunakan kekuasaan. Konflik antarmassa kini semakin mengancam Mesir, menyusul kian tajamnya perpecahan antarkekuatan politik di Mesir.
Harian independen Misri al Youm mengutip pejabat yang dekat dengan Mursi mengungkapkan, Presiden Mursi tak akan mencabut dekritnya itu karena bertujuan melindungi dewan konstituante dan lembaga majelis syura (MPR) dari kemungkinan dibubarkan oleh mahkamah konstitusi (MK).
Disebutkan, dekrit presiden itu hanya bersifat sementara dan dengan sendirinya akan gugur setelah terbit konstitusi baru nanti. Pihak Mursi berpandangan, pembangunan ekonomi Mesir tak akan berhasil tanpa ada stabilitas politik.
Pengerahan massa
Kubu antidekrit, yang digalang kelompok sipil dan liberal, mendirikan Front Penyelamatan Nasional sebagai payung semua kekuatan politik yang menolak dekrit Presiden Mursi. Front tersebut beranggotakan, antara lain, mantan kandidat presiden Amr Mousa, Hamdin Sabahi, Abdul Mun’im Abu al Futuh, El Baradei, dan Ketua Partai Wafd Sayyid Badawi.
Mereka mengerahkan massa pendukung ke Alun-alun Tahrir dan mendirikan puluhan tenda untuk menggelar aksi pendudukan sampai Mursi mencabut kembali dekritnya. Front tersebut juga menyerukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Alun-alun Tahrir, Selasa besok. Sebanyak 26 kekuatan politik telah menyatakan akan ikut serta dalam aksi antidekrit itu.
Sebaliknya, kubu Islamis yang terdiri dari Ikhwanul Muslimin (IM), gerakan Salafi, dan Jamaah Islamiyah juga menyerukan aksi tandingan di depan Istana El Abidin, Selasa nanti, untuk mendukung dekrit Presiden Mursi.
Jarak antara Alun-alun Tahrir dan Istana El Abidin hanya beberapa ratus meter sehingga sangat memungkinkan dua massa itu terlibat bentrok. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), yang merupakan sayap politik IM, menegaskan, dekrit Presiden Mursi mengandung sebagian besar aspirasi yang menjadi tuntutan rakyat pada revolusi tahun lalu.
Peneliti senior dari pusat kajian politik dan strategi Al Ahram, Sami Rashid, mengatakan, sikap tanpa kompromi dari kedua pihak saat ini hanya akan membuat Mesir makin terjerumus ke dalam krisis dan masyarakat juga kian terpecah belah.
Sumber:KOMPAS