 |
| Kawanan sapi berkeliaran di jalan negara, persis di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya. Foto direkam beberapa waktu lalu.(HARIAN ACEH | IRFAN SOFYAN) |
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya siap menghapus imej (citra) buruk yang didapatnya sejak pemekaran. Sindiran atau julukan sebagai “daerah kandang lembu terpanjang di Asia Tenggara” sering tersiar di media massa.
Namun jauh sebelum itu, Kabupaten Pidie sudah dijuluki demikian sejak era 1980-an. Kini, setelah pisah dengan Pidie, Pidie Jaya yang latar kehidupan masyarakatnya bertani dan beternak menyandang imej buruk itu.
Sebelum pemekaran, delapan kecamatan yang kini di Pidie Jaya merupakan jalan lintas Aceh-Sumatera, di mana ternak bebas berkeliaran dan mengancam pengguna jalan, sehingga menimbulkan kesan bagi pendatang maupun pribumi yang keluar daerah kalau kawasan itu merupakan “daerah kandang lembu terpanjang di Asia Tenggara.”
Karena itu sejak 2010, Pemkab Pidie Jaya melakukan berbagai upaya untuk menghapus imej tersebut. Mulai dari membuat Peraturan Bupati atau Perbup tentang penertiban ternak, mengerahkan personil Satpol-PP menangkap ternak berkeliaran, hingga Bupati Gade Salam sendiri turun tangan dengan “angkat senjata” menembak ternak di Keude Trienggadeng. Numun semua upaya tersebut belum berhasil.
Tak menyerah, tahun 2012 Pemkab Pidie Jaya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) kembali berupaya musnahkan imej buruk itu. Distannak yang dipimpin Said Hamid mengusulkan program “tertib ternak”, karena selama dua tahun terakhir keberadaan ternak kian meresahkan warga, baik pengguna jalan raya maupun petani.
Pemimpin daerah tingkat dua itu optimis program tersebut akan berhasil tahun ini. Dan citra buruk “daerah kandang lembu terpanjang di Asia Tenggara” akan lanyap.
“Semoga perubahan citra buruk tersebut dapat terwujud karena adanya komitmen antara masyarakat dan pemerintah daerah. Tak hanya itu, wujud fisik kemanan bagi pengguna jalan dan hasil pertanian pun mengalami perubahan,” kata Said beberapa waktu lalu pada wartawan.
Untuk mendukung program penertiban ternak liar tersebut, dalam pembahasan RAPBK 2012, baik eksekutif maupun legeslatif telah menyepakati plot dana Rp150 juta sebagai program prioritas Pemkab Pidie Jaya menertibkan ternak liar.
Agar misi itu bisa berjalan maksimal, Pemkab akan membentuk tim terpadu yang didukung Muspida dan Muspika plus masing-masing di delapan kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
“Tim tersebut akan melakukan sosialisasi dan aksi penertiban ternak yang rencananya efektif bulan Maret mendatang,” kata Said.
Sejak program tersebut dicanangkan, Distannak sudah beberapa kali melakukan rapat terkait cara dan upaya sosialisasi.
Begitu juga dengan Bidang Peternakan yang dipimpin Muhammad Nur SP, sudah mendata jumlah ternak dan pemiliknya. Pendataan dilakukan dengan mendatangi langsung ke tempat pemilik atau pemelihara ternak. Diperkirakan sudah selesai 70 persen. Sisanya terus dilakukan.
Setelah pendataan selesai, tim terpadu yang terbentuk nantinya akan melakukan sosialisasi lewat semua lini. Sosialisasi dilakukan langsung ke keuchik dan imum mukim se-Pidie Jaya.
Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui siaran keliling, mimbar islam (dakwah maulid), khutbah Jumat, pengajian majelis taklim, dan setiap ada pertemuan dengan masyarakat serta media massa.
Dalam penertiban nanti, setiap kecamatan disediakan tempat penampungan (karantina-red) yang akan diawasi oleh petugas kesehatan hewan dan dijaga pihak Muspika plus.
Semua tata cara dan ketentuan penertiban diatur dalam Perbup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penertiban Ternak sebelum qanun baru tentang hal yang sama ditetapkan dalam agenda khusus Dewan Pidie Jaya. [irfan sofyan/Harian Aceh]
Terkait : Pidie, Terpanjang Se-Asia Tenggara