Priyo: “Soal Aceh, MK Harus Gunakan Wisdom Bukan Teknis”

Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi harus menggunakan pendekatan hukum yang bijaksana terkait permasalahan pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) Aceh. Sebab, Aceh merupakan daerah pascakonflik yang butuh pengistimewaan.

"Saya mengapresiasi langkah Mendagri menggugat KPU. Karena hal tersebut guna kebaikan Aceh. Dalam hal ini saya ingin mengetuk hati hakim-hakim MK untuk menggunakan wisdom, bukan hukum yang bersifat teknis," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1) petang.

Priyo mengatakan, kisruh di Aceh harus diperhatikan betul. "Jangan terpaku pada teknis, karena Aceh adalah daerah pascakonflik yang butuh penanganan khusus,"tambahnya.

Untuk itu, politisi Golkar itu sepakat dengan wacana pengunduran pemiku kada. Sebab, hal itu dinilai memberi manfaat bagi kedamaian. "Kalau kemudian diundur, tapi memberi kesempatan kepada semua pihak, itu lebih banyak manfaatnya," jelasnya.

Priyo menegaskan, pengunduran pemilu kada akan berdampak banyak. Antara lain terbukanya kesempatan bagi seluruh pihak agar dapat mengusung calon.

"Hari-hari ini, banyak kalangan yang belum terakomodasi. Ini berdampak dengan kurang baiknya suasana keamanan di Aceh. Dengan pengunduran diharapkan semuanya terakomodir, supaya siapa pun yang menang nanti, akan dan harus dihormati. Sebab, bagi saya, Aceh adalah bagian integral dari NKRI," pungkasnya.(wtr2)

Pemerintah Gamang Tuntaskan Aceh

Kondisi Aceh yang tak kunjung kondusif memberi kesan hilangnya peran negara dalam memberikan jaminan keamanan. Sebab, penyelesaian kasus di Aceh sangatlah lamban.

"Saya agak menyayangkan, pemerintah gamang dan terkesan menghindar untuk memberi payung hukum bagi penyelesaian masalah di Aceh," ujar politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1) petang.

Kondisi itu, lanjutnya, tampak dari lambannya pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan Pemilu Kada yang tengah berkembang. Untuk itu, ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menko Polhukam Djoko Suyanto turun tangan dan tak diam menyaksikan konflik tersebut.

"Saya mohonkan Presiden SBY dan Menko Polhukam untuk turun tangan langsung pada titik-titik tertentu," katanya.

Imbauan itu ditegaskan Priyo agar masalah Aceh tak berkembang pesat seperti permasalahan Papua, yang berdampak dengan jatuhnya korban dari rakyat sipil. (Metrotvnews.com)

***