JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pejabat terkait memastikan situasi di Aceh dan Papua tetap aman. Kepala Negara juga meminta masyarakat memahami kebijakan khusus bagi dua provinsi tersebut, yaitu UU Pemerintah Aceh serta UU Otonomi Khusus Papua.
“Papua dan Aceh harus tetap aman. Keamanan harga mati, sesuai dengan UUD yang berlaku yakni UUD 1945,” ujar SBY dalam pidato tentang kebijakan kerjanya selama 3 tahun ke depan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10).
Menurut SBY, semua pihak harus memahami jika memang Aceh dan Papua memiliki kebijakan khusus. Aceh memiliki Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sedangkan Papua memiliki Otsus Papua. “Tolong dipahami karena ada UU. Yang membuat kita juga dan tetap dalam rangka lingkaran NKRI,” tutur SBY.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar aparat keamanan dan pejabat terkait dapat mencegah kekerasan konflik komunal dan aksi terorisme. Para gubernur, panglima kodam, kepala polda, tokoh agama dan tokoh masyarakat benar-benar berkoordinasi sehingga mampu mencegah aksi kekerasan horizontal dan aksi terorisme.
“Manakala kita sudah lakukan pencegahan dan tetap terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus benar-benar ditegakkan. Pelakunya harus ditindak dengan tegas,” kata Presiden lagi.
Di samping itu, Presiden juga meminta agar pesan singkat atau SMS yang menyatakan bahwa situasi di Ambon genting tak terulang lagi di masa mendatang. Masyarakat diminta tak mudah terpancing oleh pesan-pesan yang provokatif dan tak jelas sumbernya.
Dia mengingatkan, negara harus memberikan rasa aman kepada siapa pun yang ingin beribadah. Para pemuka agama juga harus berperan aktif menjaga kerukunan horizontal. Mereka harus mencari solusi saat timbul konflik horizontal. “Jangan memberi statement bernada provokatif dan menghasut,” wanti SBY.
Isu khusus lainnya yang disorot SBY, yakni percepatan kawasan timur Indonesia karena tidak ada anggaran khusus untuk peningkatan kesejahteraan wilayah itu sehingga kawasan itu menjadi tertinggal. SBY meminta jajarannya memberikan perhatian pada wilayah itu. “Dengan program yang tepat, aksi nyata di lapangan kita lakukan kesejahteraan wilayah itu,” sambung SBY.
Terakhir, Presiden juga meminta agar tak ada lagi peraturan-peraturan daerah yang bertentangan Konstitusi.
Sementara itu, di tempat yang sama, sejumlah menteri hasil reshuffle akan segera bekerja setelah Presiden SBY secara resmi melantik mereka, kemarin. Selain melantik menteri, wakil menteri baru yang berjumlah 13 orang juga dilantik dalam kesempatan yang sama secara bergantian.
Upacara pelantikan diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Presiden SBY mengambil sumpah para menteri baru, termasuk Azwar Abubakar, seorang putra Aceh yang kini resmi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selengkapnya mereka yang dilantik adalah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutarjo, Menteri Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu.
Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dan Kepala BIN Letjen TNI Marcianus Norman.(kompas.com)
***